Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, mengaku belum ada pembicaraan soal pembagian kursi menteri dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, jika keduanya resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
Hal ini disampaikannya usai acara buka bersama dengan keluarga Partai Golkar yang dihadiri Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).
Baca Juga
Tak Ada Celah, Kosgoro 1957 Optimis Airlangga Hartarto Terpilih Secara Aklamasi
Jokowi Tunjuk Airlangga Hartarto Jadi Ketua Tim Nasional OECD, Ini Tugasnya
Idrus Marham Sebut Jokowi Sudah Disiapkan Posisi Terhormat di Golkar
"Jadi kita belum membahas kursi-kursi karena kita masih menunggu juga kursi DPR," kata Airlangga.
Advertisement
Menurut dia, pembahasan ihwal jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasalnya, kata Airlangga perolehan kursi bisa berubah apabila sidang sengketa Pemilu menghasilkan keputusan baru.
"Berdasarkan prakiraan sekarang partai Golkar diprakirakan memperoleh 102 kursi. Itu di luar yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi," ucap dia.
Lebih lanjut, saat ditanyai nomenklatur kementerian, Airlangga mengatakan belum ada pembicaraan spesifik antara parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Prabowo-Gibran.
"Ya tentu nanti akan ada pembicaraan namun belum, belum ada secara spesifik," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, gambaran sebuah kabinet di dalam pemerintahan, merupakan bagian dari presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjalankan visi dan misi.
Diketahui, Agus Gumiwang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Posko Pemenangan Prabowo-Gibran atau Kopi Pagi Di mana Golkar juga mendukung pasangan nomor urut 2 itu di Pemilu 2024.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Hak Prerogatrif
Dia pun menyampaikan, ketika calon presiden berkampanye ke masyarakat, tentu menyampaikan visi misi yang ditargetkan ketika terpilih. Apalagi, dalam konteks ini, rakyat langsung memilih pemimpinnya.
"Sehingga presiden terpilih ketika nanti dilantik menjadi presiden mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program-program dan mencapai visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat," jelas dia kepada media di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.
"Bagian terpenting untuk program-program supaya visi misi itu bisa tercapai adalah kabinet," sambung Agus Gumiwang.
Advertisement
Sehingga, dia mengungkapkan, kabinet tak boleh dibatasi. Pasalnya, itu hak prerogatif presiden dan sudah diatur dalam konstitusi.
"Oleh sebab itu, kabinet tidak boleh dibatasi, karena kabinet itu sepenuhnya berdasarkan konstitusi adalah prerogatif dari presiden.," kata Agus.
Tag:berita terbaru hari ini,berita hari ini,liputan6.com,liputan6.com news,berita liputan6.com,#liputan6.com,liputan6com,ngapain? | liputan6.com,ini yang terjadi... | liputan6.com,ashanty angkat bicara | liputan6.com,dihujat gak bisa masak | liputan6.com,3 periode? ini kata jokowi! | liputan6.com,liputan 6,liputan6,liputan,liputan 6 sctv,liputan 6 news,liputan6 news,liputan 6 live,catat! ini syaratnya jika warga ingin mudik lebaran | liputan6.com, Senin 29 April 2024
Berita Terkait |
---|